rasionalitas kemiskinan

Meninggalnya 21 orang saat menerima zakat di Pasuruan, sangat memprihatinkan (disini). Zakat, disatu sisi merupakan salah satu mekanisme untuk distribusi pendapatan, namun disisi lain kesalahan dalam penyalurannya justru menyebabkan moral hazard, insiden seperti di Pasuruan maupun ketidakmandirian. Ketimpangan pendapatan jelas terlihat dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah hanya menikmati 20% pendapatan sementara 20% penduduk dengan pendapatan tertinggi menikmati 40% pendapatan (disini).

Sebagai gambaran, potensi zakat di Indonesia cukup besar, sekitar Rp 17 trilyun setiap tahunnya (disini) bandingkan dengan alokasi dana untuk bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi atas kenaikan BBM tahun 2008, sekitar Rp 14 trilyun (disini). Seandainya potensi zakat ini bisa maksimal, saat ini baru 2,5%-nya sekitar Rp 700 milyar, pemerintah tidak perlu mengeluarkan BLT dan alokasi BLT bisa digunakan untuk pengembangan program lainnya.

Insiden pasuruan juga mengungkap fakta nyata kemiskinan yang membelit masyarakat kita. Rasionalitas macam apa yang dimiliki oleh orang-orang yang 'mau' bersesak-sesak meng-antri pembagian zakat di Pasuruan itu? Bagi kita, mengantri untuk Rp 30 ribu mungkin tidak rasional, tapi bagi mereka yang kekurangan uang berapapun sangat bernilai. Saya teringat dalam ekonomi ada yang disebut bounded rasionality, rasionalitas yang tidak sempurna karena tidak cukupnya informasi (disini, disini). Kemungkinan besar ini yang sedang terjadi.

Ke depan, tampaknya perlu ada perbaikan mekanisme penyaluran bantuan (zakat, BLT dsb) agar lebih menjawab problema kemiskinan daripada sekedar menyentuh permukaannya saja. Tidak kalah penting, pemberdayaan yang menyertai penyaluran bantuan-bantuan tersebut, akan membangun kemandirian masyarakat.