Derita TKI Ceriyati yang lari dari majikannya di Malaysia patut menjadi renungan (disini). Pertanyaan kenapa seseorang mau mengadu nasib menjadi tenaga kerja migran, saya kira masih relevan. Pertanyaan ini sebagian terjawab dengan melihat kaitan antara penguasaan lahan pertanian yang terkonsentrasi akibat proses industrialisasi khususnya di wilayah pedesaan. Dalam hal ini menarik jika melihat analisis Lenin tentang struktur agraria di Rusia ketika itu (disini). Perubahan lanskap sosial terkait dengan penguasaan lahan pertanian menyebabkan polarisasi kelas antara borjuis desa (gabungan antara petani kaya dan menengah) dan kelas pekerja pertanian yang berasal dari petani miskin. Petani miskin yang tidak punya tanah akhirnya hanya punya sedikit pilihan, bekerja pada petani kaya atau migrasi. Pilihan migrasi ini pada jaman Lenin sepertinya kurang dikenal. Namun, film Far and Away yang menceritakan keadaan imigran Irlandia di Dunia Baru Amerika menunjukkan kondisi yang mirip (sebab dan tujuan migrasi) antara imigran Irlandia dan para TKI kita di luar negeri.
Tidak ada yang bisa melarang seseorang memperbaiki kehidupannya bahkan pergi ke luar negeri. Disisi lain negara berkewajiban mengamankan rakyatnya dari penderitaan dan kesengsaraan. Untuk itu persoalan penguasaan lahan yang semakin sempit misalnya di Jawa Tengah penurunan pengusaan lahan pertanian 0.15% pertahun harus ditangani secara baik jika tidak dapat berpotensi mengganggu pasokan pangan yang dapat menjalar ke krisis lainnya. Solusi untuk saya saat ini adalah redistribusi lahan, bahwa kepemilikan lahan perlu pembatasan yang menjamin akses petani miskin (terutama perempuan) kepada tanah. Harapannya akses tanah yang cukup bisa mengurangi keinginan menjadi TKI. Satu lagi prasyaratnya pemerintah mengembalikan perhatian kepada sektor pertanian.
Showing posts with label access to land. Show all posts
Showing posts with label access to land. Show all posts
Wednesday, June 27, 2007
Wednesday, December 06, 2006
poor farmers: access to land
In responding to Peter Timmer in Jakarta Post (here) and recent discussion in kafe depok, I would comment on the point on the lack of agriculture land. Since the debate of rice economy mainly discusses who should play a role in food policy, the market or the state? Let step aside from it and look back to farmer’s household having tiny plot of land. What is wrong with that? It is argued that small plot brings lower yield regardless the productivity probably be higher with advance investment. It is true though. But this is not the farmers’ fault having small plot of land.
(read more here)
to conclude, if we want to improve the welfare of the poor farmers but they do have tiny plot, why dont we give them the land for doing farming?
Subscribe to:
Posts (Atom)
